Harga BBM Naik Lagi: Ini Dampaknya bagi Kehidupan Masyarakat dan Keterkaitannya dengan SDGs

Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM kembali menjadi perhatian publik. Sebagai salah satu sumber energi utama masyarakat, BBM tidak hanya berpengaruh terhadap biaya transportasi, tetapi juga berkaitan dengan biaya produksi, distribusi barang, daya beli masyarakat, hingga pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs.

Pertamina Patra Niaga melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi mulai Rabu, 10 Juni 2026. Harga Pertamax RON 92 naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green 95 naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Sementara itu, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex tetap pada harga sebelumnya dalam penyesuaian per 10 Juni 2026.

Adapun harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar tetap tidak mengalami kenaikan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM sebelumnya menyatakan bahwa harga BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir tahun 2026, dengan pertimbangan menjaga beban masyarakat dan stabilitas pasokan energi.

Daftar Harga BBM Terbaru dan Kenaikannya

Berikut daftar harga BBM Pertamina terbaru yang berlaku mulai 10 Juni 2026. Kolom kenaikan mengacu pada penyesuaian harga per 10 Juni 2026.

Berdasarkan daftar tersebut, kenaikan harga terjadi pada BBM nonsubsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green 95. Kenaikan ini penting dicermati karena meskipun tidak menyasar BBM subsidi, perubahan harga BBM nonsubsidi tetap dapat menimbulkan efek ekonomi dan psikologis di masyarakat.

BBM sebagai Sumber Energi Utama Masyarakat

BBM masih menjadi salah satu sumber energi utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Penggunaannya tidak hanya terbatas pada kendaraan pribadi, tetapi juga melekat pada aktivitas transportasi umum, logistik, pertanian, perikanan, perdagangan, industri kecil, dan UMKM.

Karena itu, kenaikan harga BBM tidak dapat dilihat semata-mata sebagai perubahan harga di SPBU. Lebih jauh, kenaikan BBM dapat memengaruhi rantai ekonomi yang lebih luas, mulai dari ongkos transportasi, biaya distribusi bahan pangan, harga barang kebutuhan pokok, hingga biaya operasional pelaku usaha.

Dalam kajian ekonomi, kenaikan harga BBM dapat memicu cost-push inflation, yaitu inflasi yang terjadi akibat meningkatnya biaya produksi dan distribusi. Bank Indonesia mendefinisikan inflasi sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu; kenaikan satu atau dua barang dapat disebut inflasi apabila meluas atau menyebabkan kenaikan harga barang lain.

Dampak terhadap Masyarakat

Dampak kenaikan BBM paling cepat dirasakan melalui meningkatnya biaya mobilitas harian. Masyarakat yang bergantung pada kendaraan pribadi, transportasi daring, angkutan umum, maupun kendaraan operasional usaha berpotensi mengalami peningkatan pengeluaran.

Kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan pekerja informal menjadi kelompok yang paling rentan. Hal ini karena sebagian besar pendapatan mereka digunakan untuk kebutuhan dasar seperti pangan, transportasi, pendidikan, dan kesehatan. Ketika harga energi naik, daya beli masyarakat dapat menurun, terutama jika kenaikan tersebut diikuti oleh kenaikan harga barang dan jasa lainnya.

Kajian SMERU mengenai kenaikan harga BBM dan pengurangan subsidi energi di Indonesia menunjukkan bahwa kenaikan harga BBM dapat memengaruhi tingkat kemiskinan melalui jalur inflasi komoditas. Namun, bantuan sosial yang tepat sasaran dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap kelompok rentan.

Dampak terhadap UMKM dan Sektor Produktif

Sektor UMKM juga berpotensi terdampak oleh kenaikan harga BBM. Pelaku usaha kecil biasanya sangat bergantung pada transportasi untuk memperoleh bahan baku, mengirim produk, dan menjangkau konsumen. Ketika biaya BBM naik, biaya operasional ikut meningkat.

Masalahnya, tidak semua UMKM dapat langsung menaikkan harga jual. Jika harga jual dinaikkan, daya beli konsumen dapat melemah. Namun, jika harga tetap dipertahankan, margin keuntungan pelaku usaha akan berkurang. Kondisi ini membuat UMKM berada dalam posisi yang rentan.

Sektor pertanian dan perikanan juga menghadapi tantangan serupa. Petani membutuhkan BBM untuk alat pertanian, pompa air, dan distribusi hasil panen. Nelayan menggunakan BBM untuk melaut. Karena itu, kenaikan BBM dapat berdampak pada biaya produksi pangan dan berpotensi memengaruhi harga pangan di tingkat konsumen.

Keterkaitan dengan SDGs

Isu kenaikan harga BBM memiliki hubungan erat dengan agenda pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). BBM merupakan bagian dari sistem energi, sedangkan energi menjadi fondasi bagi aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan kesejahteraan masyarakat.

Keterkaitan paling langsung terdapat pada SDG 7: Affordable and Clean Energy, yaitu tujuan untuk memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern bagi semua. Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan bahwa SDG 7 berkaitan dengan akses energi, peningkatan energi terbarukan, dan efisiensi energi.

Kenaikan harga BBM dapat menjadi tantangan bagi SDG 7 apabila membuat akses energi semakin mahal bagi masyarakat. Namun, pada sisi lain, kebijakan harga energi juga dapat menjadi momentum untuk mendorong efisiensi energi, penggunaan transportasi publik, kendaraan rendah emisi, dan percepatan transisi menuju energi bersih.

Selain SDG 7, kenaikan BBM juga berkaitan dengan beberapa tujuan lain, antara lain SDG 1 tentang penghapusan kemiskinan, SDG 2 tentang ketahanan pangan, SDG 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, SDG 10 tentang pengurangan ketimpangan, SDG 11 tentang kota dan permukiman berkelanjutan, serta SDG 13 tentang aksi iklim.

Dalam konteks SDG 13, penggunaan BBM sebagai energi fosil berkaitan dengan emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim. Karena itu, pengurangan ketergantungan terhadap energi fosil menjadi bagian penting dari agenda aksi iklim. Namun, transisi energi harus dilakukan secara adil agar tidak menambah beban kelompok miskin, pekerja informal, nelayan, petani, dan pelaku UMKM.

Pentingnya Transisi Energi Berkeadilan

Kenaikan harga BBM menunjukkan bahwa masyarakat masih sangat bergantung pada energi fosil. Ketergantungan ini membuat perekonomian rentan terhadap perubahan harga energi. Oleh karena itu, penguatan transportasi publik, diversifikasi energi, efisiensi konsumsi energi, serta pengembangan energi terbarukan menjadi agenda penting.

Namun, transisi energi tidak boleh hanya berorientasi pada pengurangan emisi. Transisi tersebut juga harus memperhatikan keadilan sosial. Artinya, masyarakat berpenghasilan rendah, pekerja sektor transportasi, nelayan, petani, dan UMKM harus mendapat perlindungan agar tidak menjadi pihak yang paling berat menanggung dampaknya.

Kebijakan pendamping seperti bantuan sosial tepat sasaran, subsidi transportasi publik, dukungan bagi UMKM, pengendalian harga pangan, serta edukasi efisiensi energi menjadi penting agar kebijakan energi tetap selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Kesimpulan

Kenaikan harga BBM bukan hanya persoalan harga energi, tetapi juga persoalan sosial, ekonomi, lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Dampaknya dapat menjangkau biaya transportasi, harga pangan, daya beli rumah tangga, keberlangsungan UMKM, serta stabilitas ekonomi masyarakat.

Dalam perspektif SDGs, kenaikan harga BBM perlu dikelola secara hati-hati agar tidak memperburuk kemiskinan dan ketimpangan. Di sisi lain, isu ini dapat menjadi momentum untuk mempercepat efisiensi energi, memperkuat transportasi publik, dan mendorong transisi menuju energi bersih yang lebih adil dan berkelanjutan.

Dengan demikian, kebijakan energi yang ideal tidak hanya mempertimbangkan aspek fiskal dan harga pasar, tetapi juga harus berpihak pada kesejahteraan masyarakat, perlindungan kelompok rentan, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.